- Drag logo "Y!" dan letakkan di ikon "Rumah."
- Pilih "Ya" dari jendela pop up.
- Selesai.
Jika ini tidak membantu Anda, lihat Petunjuk detail
Soal Parliamentary Threshold: Setgab Tumpul, Baleg DPR Bakal Deadlock
Oleh R Ferdian Andi R | Inilah – Sen, 20 Jun 2011Konten Terkait
Perbesar Foto
Soal Parliamentary Threshold: Setgab Tumpul, Baleg DPR Bakal Deadlock
INILAH.COM, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR Senin (20/6/2011) siang dijadwalkan melakukan finalisasi draft RUU Pemilu. Persoalan ambang batas keterwakilan (Parliamentary Threshold/PT) diprediksikan masih menjadi ganjalan. Setgab Koalisi diduga akan tumpul. Masing-masing partai akan memegang pada pendapat semula.
Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono mengaku pesimistis, rapat Baleg DPR Senin (20/6/2011) yang akan memfinalisasi draft RUU Pemilu akan mencapai satu kata di pasal 202 terkait besaran PT.
"Saya pesimistis rapat baleg Senin (20/6/2011) akan mencapai satu kata terkait PT. Karena memang perbedaan begitu mengental. Saya berpikrian ya sudah dikirim ke paripurna saja," ujarnya kepada INILAH.COM melalui saluran telepon di Jakarta, Minggu (19/6/2011).
Meski demikian, menurut politikus Partai Demokrat ini pihaknya tetap akan melempar dua opsi di rapat internal Baleg. Dua opsi yang dimaksud yakni terkait usulan PT sebesar 3% serta opsi 2,5%-5%. "Kalau memang tidak bisa, kita bawa opsi itu ke paripurna, biar diputuskan," tambahnya. Langkah demikian, menurut pensiunan tentara bintang dua ini tidak menyalahi tata tertib DPR.
Pesimisme Ignatius memang cukup berlasan. Karena pertemuan serupa telah berlangsung hingga tiga kali. Namun dua pertemuan sebelumnya, posisi masing-masing kelompok masih teguh dalam pendiriannya masing-masing. "Kita tidak mau disandera kelompok itu. Kami juga tidak akan voting di Baleg, karena tidak mewakili 560 anggota," papar Ignatius.
Sikap terakhir fraksi-fraksi di DPR memang masih bersikukuh pada pendirian semula. Jika dikelompokkan pada tiga cluster yaitu PT 5% yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar, cluster kedua PT 4% yakni Partai Demokrat, serta cluster ketiga 2,5-3% yakni PKS, PAN, PPP, PKB, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.
Jika menilik sikap masing-masing partai mereka masih bersikukuh pada usulan semula. Instrumen Sekretariat Gabungan (setgab) koalisi yang selama ini dijadikan alat bagi koalisi untuk mencapai satu kata, nyatanya tidak berfungsi.
Anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menyebutkan dalam rapat Baleg pihaknya akan tetap mengusung opsi 2,5%-5%. Jika dalam rapat Baleg tidak mencapai kata sepakat, lanjut Nurul, pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke paripurna.
"Jika tidak sepakat, maka akan dibawa ke paripurna dua opsi yakni 3% dan 2,5%-5%, dengan catatannya," ujarnya melalui BlackBerry Messenger (BBM) kepada INILAH.COM, Minggu (19/6/2011).
Catatan yang dimaksud Nurul yaitu posisi setiap partai politik dalam usulan PT seperti Partai Golkar dan PDI Perjuangan 5%, Partai Demokrat 4%, PKS 3%, PPP, PKB, PAN, Gerindra, dan Hanura 2,5%. "Nanti dibawa ke paripurna untuk dilakukan voting," tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa menolak jika urusan PT yang saat ini tengah dibahas di Baleg DPR dibawa ke Setgab Koalisi. Dia berlasan, saat ini PT masih pada level draft RUU Pemilu. "Ini kan masih soal draft usulan DPR yang akan dibahas di tingkat lanjut dengan pemerintah. Karena masih bersifat draft," kilah Saan.
Namun sikap berbeda justru muncul dari partai koalisi di level menengah ke bawah. Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Ja'far berharap agar urusan PT ini dibahas di Setgab Koalisi. Tidak sekadar itu, Marwan optimitstis bila pada akhirnya Setgab Koalisi akan menyepakati PT sebesear 3%.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkut meminta agar partai politik tetap mendahulukan kepentingan nasional dalam membahas draft RUU Pemilu. Perdebatan di RUU ini, sambung Ray justru akan akan melupan poin penting lainnya dalam UU Pemilu. "Angka 3% ambang batas sudah cukup untuk memastikan sistem presidensial berjalan efektif," ujarnya melalui rilis yang diterima.
Instrumen Setgab yang diharapkan oleh partai menengah ke bawah tampaknya tak bakal berfungsi. Rapat Baleg Senin (20/6/2011) potensial deadlock dan akan dilimpahkan dalam proses paripurna yang dijadwalkan akhir Juni mendatang. Jika skenarionya dibawa ke paripurna maka voting sulit dielakkan. Lagi-lagi Setgab diprediksi akan tumpul dalam paripurna tersebut. Kita lihat saja. [mdr]
2 komentar
- 0 pengguna suka komentar ini Harap sign in untuk memberi rating komentar ini. Harap sign in untuk memberi rating komentar ini. 0 pengguna tidak suka komentar iniYusuf Laporkan Penyalahgunaan
KALAU RAKYAT BISA BICARA DPR DAN PARPOL SEMUA DI BUBARKAN AJA KALIAN ITU SEMUA JADI TEMPAT SARANG KORUPSI>>>HANYA BIKIN SUSAH RAKYAT>>>>>>>>>
SUDAH BANYAK BUKTI>>>>BIARKAN RAKYAT MEWAKILI RAKYAT SENDIRI>>>PERCENTASE ITU HANYA JATAH PROYECK ( 2,5 dan 3 % ) PER PROJECK>> - 0 pengguna suka komentar ini Harap sign in untuk memberi rating komentar ini. Harap sign in untuk memberi rating komentar ini. 0 pengguna tidak suka komentar inimukti abi Laporkan Penyalahgunaan
Heran....heran... dengan yang katanya wakil RAKYAT, yang dikemukakan kok yo mek kepentingan kelompok dan partainya tok apa gak mikir lek rakyate ada yang dipancung dinegri orang, kok gak ada empatinya babar blas, kalau semua demi RAKYAT, terus RAKYAT yang MANA?. lihat kebawah dongggg. mbok ojo mikir caranya ngeruk dwt negara tok.
Berita Untuk Anda
Yahoo Indonesia di Facebook
FRIENDS' ACTIVITY
Pilihan
Yahoo! Indonesia di Twitter
Pantau beragam berita, kejadian, dan beragam informasi menarik
Koprol kami
Ikuti juga kami di jejaring Koprol, dan temui anggota komunitas lainnya.
Laman Facebook kami
Kami juga berbagi beragam informasi yang bisa dibahas di Facebook
0 komentar:
Posting Komentar