Yahoo! News

Kementerian Kelautan dan Perikanan Realisasi Target Wtp

Antara – Sen, 6 Jun 2011

Padang (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2010.

"Hari ini BPK menyerahkan Laporan Hasil Keuangan KKP kepada Mentri Kelautan dan Perikanan di kantor KKP, Jakarta," kata Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Dr Yulistyo Mudho MSc dalam siaran persnya diterima ANTARA di Padang, Senin.

Menurut Mudho, Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad menyebut bahwa peningkatan predikat menjadi WTP dengan paragraf, dari sebelumnya WDP, merupakan prestasi yang sangat signifikan, mengingat semenjak kementerian ini dibentuk senantiasa mendapat predikat disclaimer.

Target predikat WTP, kata Fadel, seperti dikutip Mudho, dapat tercapai karena beberapa faktor, yakni komitmen level pimpinan untuk memperbaiki sistem administrasi dan laporan keuangan, serta kualitas SDM yang telah mumpuni.

"Untuk itu kita harus segera menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan catatan BPK tersebut," ujar Fadel.

Pencapaian prestasi kinerja akuntabilitas laporan keuangan sebelumnya telah disampaikan BPK pada 1 Juni 2011 kepada Presiden tentang LKPP tahun 2010 yang menyatakan terdapat beberapa Kementerian/Lembaga yang memperoleh rapor perbaikan opini yang sebelumnya WDP menjadi WTP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu kementerian yang berhasil "naik kelas" dengan diperolehnya opini WTP dengan paragraf pada laporan keuangan tahun 2010.

"Ini merupakan kemajuan yang signifikan karena dalam tempo dua tahun berturut-turut KKP dapat meningkatkan predikat laporan keuangannya," katanya.

Penghargaan lain diperoleh KKP, yaitu satuan kerja (SATKER) di lingkungan Ditjen KP3K mendapat penghargaan terbaik ketiga dari Kementerian Keuangan atas penyusunan laporan keuangan tahun 2010.

Kualitas kinerja keuangan yang lebih baik ini merupakan buah dari komitmen pimpinan KKP dalam menata sistem pengelolaan keuangan dengan mengedepankan kaidah-kaidah "financial governance" dan memantau penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui paket reformasi sistem keuangan yang dilaksanakan di lingkungan KKP.

Tercapaianya predikat opini WTP pada tahun 2010, merupakan wujud keseriusan KKP dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana terdapat dalam 10 arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peningkatan kualitas laporan keuangan ini dicapai KKP melalui 3 (tiga) upaya. Pertama, meningkatnya kualitas sistem pengendalian internal.

Kedua, meningkatnya pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara bagi pejabat dan staf pengelola keuangan. Ketiga, diterapkannya pengelolaan keuangan dan pengadaan barang yang bertanggung jawab. KKP akan terus meningkatkan status laporan keuangan agar terbangun kepercayaan dari masyarakat.

"Terealisasinya target opini WTP kali ini berkat serangkaian tindakan yang telah dilakukan KKP, meliputiperbaikan Sistem Pelaporan Keuangan dan Asset melalui program aplikasi yang dijalankan untuk seluruh Satker KKP pusat dan daerah secara on-line, tersusunnya POS (Prosedur Operasional Standar) yang terkait dengan peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah," katanya.

Selain itu juga ditingkatkannya akurasi pencatatan penerimaan negara bukan pajak, penertiban pencatatan dari berbagai sumber pendanaan, terutama hibah luar negeri, peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian belanja negara sejak tahap perencanaan sampai dengan pengendalian pelaksanaan anggaran.

Laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan daerah wajib mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebab, predikat WTP itu adalah syarat bagi efektifnya birokrasi. Laporan keuangan dengan opini WTP merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Pasal 1 Ayat 11 UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Sementara itu, dalam meningkatkan opini laporan akuntabilitas keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanan memerintahkan pada jajarannya agar proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai aturan dan menggunakan fasilitas E-Procurement.

"Dalam upaya pengawasan pelaksanaannya, satuan pengawas Itjen harus melakukan Audit Pengadaan untuk memantau proses pelaksanaannya sesuai aturan atau tidak," katanya sedangkan proses hukum selama ini yang menjerat Kementerian selalu di awali dari proses pengadaan barang dan jasa," katanya.